Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupanku

Tujuan Pembelajaran: Murid mampu mempelajari, memahami, dan menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi negara. Tujuan Pembelajaran Khusus: Setelah mempelajari materi ini, murid diharapkan memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

A. ARTI PANCASILA Negara membutuhkan "fondasi" agar mampu berdiri tegak dan kuat. Fondasi tersebut merupakan dasar diselenggarakannya negara. Dalam konteks negara Indonesia, fondasi itu adalah Pancasila. Inilah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang menopang tegak dan kokohnya negara Indonesia. Pancasila berarti lima dasar. Kelima sila ini merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila lainnya dan tidak bisa dipecah-pecah. Sila pertama mendasari dan menjiwai empat sila lainnya. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan kedua, serta menjiwai sila keempat dan kelima. Demikian seterusnya. Bung Hatta dalam uraian Pancasila menjelaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kepada jalan kebenaran. Dengan demikian, pada hakikatnya, negara tidak boleh menyimpang dari jalan lurus. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan praktik hidup yang dilandasi dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, letaknya dalam urutan Pancasila tidak boleh dipisahkan dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan tidak bisa dipecah-pecah. Persatuan digambarkan oleh lambang negara bhinneka tunggal ika yang berarti bersatu dalam keragaman. Persatuan Indonesia mengandung persaudaraan yang diliputi suasana kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kesucian yang didasari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kerakyatan bermakna kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dengan dilandasi dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kerakyatan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan kesucian. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Dengan demikian, menurut Bung Hatta, sila pertama dan kedua menjadi landasan moral, sedangkan sila ketiga, keempat, dan kelima merupakan landasan politik. Dengan demikian, penyelenggaraan negara mendapat dasar moral yang kuat. Pada 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Sukarno berpidato untuk menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara. Pada pidato tersebut Sukarno menyatakan bahwa dasar negara dalam bahasa Belanda disebut ilosoische grondslag. Artinya, fundamen, filsafat, jiwa, pikiran, dan hasrat sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Ketika itu, Soekarno menyampaikan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas atau dasar. Negara Indonesia berdiri di atas lima dasar. Pada kemudian hari, momen pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Secara legal formal, Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea keempat yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Mengacu pada kalimat “… negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada .…” menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Rumusan Pancasila yang tertulis dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut menjiwai UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terkecil. B. KETERKAIATAN SILA-SILA PANCASILA Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada nilai Ketuhanan. Maka, pada pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, pada pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, negara berkewajiban menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Artinya, tindakan negara harus didasari dengan pengakuan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan itu memunculkan komitmen negara untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mencerminkan keagungan sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa, seperti kasih sayang, adil, dan suci. Oleh karena itu, tindakan negara harus diarahkan untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya, membela keadilan dan menentang kezaliman, menerapkan sistem bernegara secara jujur dan menentang kecurangan. Negara juga memberikan kemerdekaan kepada setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayannya. Dalam konteks ini, negara juga berkewajiban membina rakyatnya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Negara juga memberikan bimbingan kepada setiap umat beragama dan penganut kepercayaan di Indonesia agar dapat hidup rukun serta bekerja sama (kesalehan sosial) demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup beragama. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan makna dalam menyelenggarakan negara harus menghormati nilai kemanusiaan dengan memosisikan manusia secara adil dan beradab sesuai harkat dan martabatnya. Misalnya, negara menjamin hak asasi warganya secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, membentuk keluarga, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, diperlakukan sama di mata hukum, memeluk agama, beribadat menurut agamanya, kebebasan berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat, dan hak-hak lainnya sebagaimana tertuang dalam pasal 28 A–J UUD NRI Tahun 1945. Sila Persatuan Indonesia memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan negara harus menjaga nilai persatuan bangsa. Artinya, negara menghargai keberagaman penduduknya dalam bingkai persatuan. Negara memandang keberagaman tersebut sebagai modal untuk menciptakan kesatuan demi tercapainya tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga sebagaimana amanat dalam pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan negara harus mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Artinya, proses pengambilan kebijakan-kebijakan negara diputuskan dengan memperhatikan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini, setiap rancangan undang-undang dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden untuk mendapat persetujuan dan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan negara harus mengutamakan nilai keadilan sosial demi terciptanya kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera. Artinya, negara harus berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Pertanyaan: Sebutkan satu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa! Tulis jawaban di Buku Catatan.