Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945

Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Adapun UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Saat di kelas VIII, kamu telah mempelajari bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan norma dan aturan bernegara. Lantas, apa hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945? Setelah membaca teks Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, apa yang dapat kamu simpulkan? Apabila diperhatikan, dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga termuat teks Pancasila. Oleh karena itu, meski batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 mengalami beberapa kali perubahan, tetapi Pembukaannya tetap atau tidak boleh berganti. Ini karena di dalam Pembukaan terdapat Pancasila sebagai dasar negara serta cita-cita atau tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diganti, maka dianggap sama dengan mengubah dasar dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang melandasi batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, selain berkedudukan lebih tinggi dari UUD NRI Tahun 1945, Pancasila harus dijadikan pedoman baik oleh pemerintah maupun warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi acuan setiap aturan, perundang-undangan, sistem pemerintahan, sistem demokrasi, ataupun sistem sosial kemasyarakatan. Pancasila, yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dijabarkan pada pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Lalu, UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar penyelenggaraan negara yang dijabarkan pada setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 diselenggarakan dengan semangat yang dipandu oleh nilai-nilai religiusitas bangsa, pengakuan terhadap hak-hak dasar dan martabat kemanusiaan, serta tetap berlandaskan pada kesepakatan bangsa untuk mengedepankan kepentingan bersama, memperjuangkan keadilan sosial (BPIP, 2019). Sementara itu, Jimly Asshiddiqie (2011), Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2003‒2008), menyatakan bahwa “Pancasila tidak dapat dipisahkan dari UUD NRI Tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan, sebab hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 seperti hubungan antara roh dan jasad yang tidak terpisahkan. Pancasila merupakan rohnya dan UUD NRI Tahun 1945 merupakan jasadnya. Pancasila merupakan nilai-nilai utama, sedangkan UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk hukumnya, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya”. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan paparan Jimly Asshiddiqie (2011) setiap kebijakan perlu merujuk pada Pancasila sebagai nilai utama. Dalam level kebijakan misalnya, ketika masih ada ketimpangan akses di berbagai bidang, pemerintah berupaya untuk mempercepat kesetaraan akses melalui berbagai kebijakan pembangunan. Semua pasal yang ada di UUD NRI Tahun 1945 terinspirasi dari Pancasila. Berikut ini sebagian contoh dalam UUD NRI Tahun 1945 di setiap pasal secara jelas terinspirasi atau merujuk pada Pancasila. 1. Pasal 29 ayat (1) berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini sangat jelas merujuk pada sila pertama. 2. Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pada pasal 34 ayat (2) berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Nilai kemanusiaan pada sila kedua sudah jelas mengilhami pasal tersebut. 3. Pada pasal 31 ayat (5) “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Nampak terlihat bahwa pasal tersebut didasarkan pada semangat persatuan bangsa yang merupakan sila ketiga. 4. Pada pasal 22E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan pasal 22E ayat (2) “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Inspirasi dalam proses pemilihan pemimpin di Indonesia merujuk pada sila keempat. 5. Pada pasal 33 ayat (4) disebutkan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, eisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Secara jelas bahwa pasal tersebut terinspirasi dari sila kelima.