Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, yang menegaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan negara adalah salah satu unsur yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
1. Penetapan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sebelum wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan seperti saat ini, terdapat perdebatan tentang perbedaan wilayah bagian Indonesia pada sidang BPUPK. Ketua BPUPK, dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, kemudian memutuskan untuk melakukan pemungutan suara dalam rangka menetapkan wilayah negara Indonesia. Ada tiga pilihan yang harus ditentukan, di antaranya sebagai berikut.
a. Pertama, seluruh Hindia Belanda
b. Kedua, seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua
c. Ketiga, seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara
Seluruh peserta sidang diminta memilih tiga pilihan tersebut. Dari seluruh peserta sidang, sebanyak 19 orang peserta memilih pilihan pertama. Lalu sebanyak 39 orang peserta setuju pilihan kedua, dan 6 orang peserta memilih yang ketiga. Selain itu, terdapat juga peserta yang tidak memilih. Oleh karena itu, BPUPK pun memutuskan pilihan kedua tersebut yang dijadikan wilayah Indonesia.
Hasil keputusan BPUPK dijadikan dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menetapkan wilayah Indonesia. Selanjutnya Malaya dan Borneo Utara yang dikuasai Inggris memutuskan untuk menjadi negara sendiri, sehingga menjadi negara Malaysia, Brunei, dan Singapura sekarang. Begitu pula Timor Timur yang dikuasai Portugis, yang kini menjadi negara Timor Leste. Wilayah Indonesia pun mencakup Sumatra hingga Papua seperti saat ini.
2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Muhammad Yamin, salah satu pelopor Gerakan Sumpah Pemuda, mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah lain seperti Timor Portugis (sekarang Timor Leste) serta Borneo Utara dan Malaya. Menurut Muhammad Yamin sebagai pakar sejarah, sebagian wilayah Papua dulu termasuk bagian dari Kesultanan Ternate. Drs. Mohammad Hatta tidak setuju pandangan itu. Wilayah Indonesia menurutnya tak perlu mencakup wilayah Papua, namun mencakup Borneo Utara dan Malaya.
Ir. Sukarno sependapat dengan Muhammad Yamin. Mengutip Kitab Negarakertagama yang ditulis Mpu Prapanca sekitar tahun 1365, Ir. Sukarno menyebut wilayah kekuasaan Majapahit juga sampai ke daerah Papua. Karena itu, menurut Ir. Sukarno, wilayah Indonesia mencakup daerah daerah dari Sumatra hingga Papua.
Perbatasan wilayah Indonesia dilihat atas wilayah selatan, timur, utara, dan barat. Wilayah selatan, Indonesia berupa Laut Indonesia dan Laut Arafuru yang secara langsung berbatasan dengan negara Australia. Wilayah timur, Indonesia memiliki perbatasan di Pulau Papua dengan negara Papua Nugini. Wilayah utara, Indonesia berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura. Wilayah barat, Indonesia memiliki wilayah laut yang berbatasan dengan India. Sumber: (Pasal 1 ayat (3) UU No. 43 tahun 2008 tentang wilayah negara). . Untuk mengetahui lebih mendalam tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelajari dengan melihatnya di globe (bola dunia). Tepat di tengah bola dunia itu terdapat garis yang melingkar yang menunjukkan membelah dunia menjadi belahan utara dan selatan, yang disebut garis khatulistiwa, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilewati garis khatulistiwa tersebut.
Bersambung materi Ruang Lingkup Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Komentar
Posting Komentar