Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengundang Sukarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat ke Dalat, sebelah Timur Laut Saigon (sekarang Ho Chi Minh City), Vietnam. Tujuannya adalah untuk membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan itu, atas nama pemerintah Jepang, Terauchi menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Menurut AB Kusuma dalam bukunya yang berjudul “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945” (2009), PPKI secara resmi dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1945.
Keanggotaan PPKI terdiri dari:
a. perwakilan Pulau Jawa dan Madura: Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Prof. Dr. Soepomo, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P. Soeroso, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Otto Iskandardinata, Abdul Kadir, B.K.P.A. Soerjohamidjojo, dan B.P.H. Poeroebojo serta seorang beretnis Tionghoa yang bernama Yap Tjwan Bing;
b. perwakilan Pulau Sumatra: M. Amir, Abdul Maghfar, dan Teuku Moehammad Hasan;
c. perwakilan Pulau Kalimantan: A.A. Hamidhan;
d. perwakilan Pulau Sulawesi: G.S.S.J. Ratulangi dan Andi Pangeran Pettarani; serta
e. perwakilan Kepulauan Sunda Kecil (Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur): I Gusti Ketut Pudja, dan pulau Maluku diwakili oleh Johannes Latuharhary.
Akibat mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan mengalami peristiwa serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kaisar Hirohito menyampaikan keputusan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 melalui radio nasional.
Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu membuat Indonesia kosong dari kekuasaan pihak mana pun. Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum rapat dilaksanakan, Sukarno sebagai ketua PPKI menambah enam orang anggota sehingga jumlah keseluruhan menjadi 27 orang. Penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi pendapat bahwa PPKI merupakan badan bentukan Jepang dan mempunyai sifat representatif bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rancangan ketiga batang tubuh UUD yang telah disahkan oleh BPUPK mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan pada rumusan sila pertama Pancasila yang terdapat dalam rancangan Pembukaan UUD. Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 oleh Mohammad Hatta dan sejumlah tokoh Islam, kalimat dalam rancangan pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dengan adanya perubahan tersebut, pasal-pasal dalam rancangan ketiga batang tubuh UUD yang mengandung syariat Islam pun mengalami perubahan, misalnya pada pasal berikut. Pertama, Pasal 6 ayat (1) yang semula berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” berubah menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Kedua, Pasal 29 ayat (1) yang semula berbunyi “Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari`at Islam bagi pemeluknya” berubah menjadi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan berikut:
1) Mengesahkan UUD 1945;
2) Menetapkan Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia; serta
3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
Bersambung...
Komentar
Posting Komentar