Pedoman Negaraku

Kata Kunci: 

■ UUD 1945 

■ Perumusan dan Pengesahan UUD 1945 

■ Kedudukan dan Fungsi UUD 1945

✋

A. Memahami Proses Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

Seberapa penting tata tertib diperlukan oleh sekolah dan bagaimana jika seandainya di sekolah tidak memiliki tata tertib? Tata tertib dibuat untuk menciptakan ketertiban di lingkungan sekolah agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh peserta didik. Setiap peserta didik akan diperlakukan dan mendapatkan perlakuan yang sama dari pihak sekolah tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda dengan orang lain. Apabila kepentingan itu dilaksanakan secara bersamaan, tentu akan menimbulkan benturan dengan orang lain yang berbeda kepentingan. Di sinilah diperlukan suatu peraturan agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian.

 

1. Pengertian Konstitusi

Tata tertib setiap sekolah tentu saja tidak sama karena dibuat berdasarkan keadaan, situasi, dan kepentingan masing-masing. Namun, tata tertib memiliki kesamaan, yaitu bersifat memaksa sehingga wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh siapa pun di sekolah tersebut. Bisa kalian bayangkan, bagaimana jika di suatu sekolah tidak terdapat tata tertib? Para peserta didik, guru, maupun karyawan bisa saja datang ke sekolah semaunya. Jika peserta didik tidak mematuhi peraturan sekolah, kegiatan belajar mengajar tidak akan bisa berjalan dengan baik dan nyaman.

Begitu pula dengan negara, setiap negara memiliki aturan yang wajib ditaati oleh seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Aturan kehidupan bernegara tersebut dikenal dengan istilah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Apakah kalian pernah mendengar kedua istilah tersebut? 

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris Constitution dan bahasa Belanda Constitutie yang memiliki pengertian hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Menurut istilah ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan untuk membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. 

Menurut bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD), sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Di samping itu, terdapat hukum adat yang merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum tanggal 17 Agustus tentang penyampaian RAPBN.

2. Perumusan UUD NRI Tahun 1945

Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam tata urutan peraturan perundangundangan di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan pertama dan tertinggi dibandingkan dengan peraturan perundangan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah UUD NRI Tahun 1945.

Tahukah kalian bagaimana proses perumusan UUD NRI Tahun 1945? Pembahasan rumusan Undang-Undang Dasar mulai dilakukan setelah sidang BPUPK yang pertama dengan dibentuknya Panitia Kecil oleh Ir. Sukarno. Tugas Panitia Kecil ini adalah menampung dan menginventarisasi rumusan dasar negara dari para anggota BPUPK. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan naskah “Piagam Jakarta” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Jakarta Charter”. Piagam Jakarta inilah yang kemudian menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. 

Bersambung...